Gelombang Aksi Menguat, Jokowi Dinilai Sudah Tidak Lagi Sebagai Representasi Rakyat

Gelombang aksi unjuk rasa di berbagai wilayah tanah air yang semula menuntut dibatalkannya revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga beberapa tuntutan dihapuskannya undang undang yang dinilai tidak pro terhadap rakyat. Namun, kini upaya itu mulai bergeser kepada tuntutan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk lengser dari jabatan pada periode ke dua, pada Oktober 2019 ini akan dilantik.

Continue Reading

Tuntutan Mahasiswa Mulai Bergeser, Jokowi Didesak Mundur

Gelombang aksi unjuk rasa di berbagai wilayah tanah air yang semula menuntut dibatalkannya revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga beberapa tuntutan dihapuskannya undang undang yang dinilai tidak pro terhadap rakyat. Namun, kini upaya itu mulai bergeser kepada tuntutan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk lengser dari jabatan pada periode ke dua, yang Oktober 2019 ini akan dilantik.

Continue Reading
Bambang Istianto

Pengamat: Revisi UU KPK Sebagai Bentuk Kekhawatiran DPR Dan Pemerintah

Direktur Eksekutif Center for Public Policy Studies (CPPS) Institut STIAMI Jakarta, Bambang Istianto mengungkapkan, desain lama dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 yang diimplementasikan oleh KPK mulai jilid 1 hinngga jilid 4 dinilai membawa efek sangat dahsyat dalam penegakan hukum di Indonesia. Eksekutif dan legeslatif dilumat oleh buah tangannya sendiri.

Continue Reading

KPK ke Depan Tak Ubahnya Seperti Kepolisian dan Kejaksaan

Direktur Eksekutif Center for Public Policy Studies (CPPS) Institut STIAMI Jakarta, Bambang Istianto mengungkapkan, desain lama dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 yang diimplementasikan oleh KPK mulai jilid 1 hinngga jilid 4 dinilai membawa efek sangat dahsyat dalam penegakan hukum di Indonesia. karena eksekutif dan legeslatif dilumat oleh buah tangannya sendiri.

Continue Reading

Penegakan Hukum Di KPK Dinilai Bakal Lembek Dan Mandul

Direktur Eksekutif Center for Public Policy Studies (CPPS) Institut STIAMI Jakarta, Bambang Istianto mengungkapkan, desain lama dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 yang diimplementasikan oleh KPK mulai jilid 1 hinngga jilid 4 dinilai membawa efek sangat dahsyat dalam penegakan hukum di Indonesia. karena eksekutif dan legeslatif dilumat oleh buah tangannya sendiri.

Continue Reading

Pengamat: Bila KPK Dibawah Presiden Mudah Sekali Diintervensi

JAKARTA, Harnasnews.com  – Direktur Eksekutif Center for Public Policy Studies (CPPS) Institut STIAMI Jakarta, Bambang Istianto, mempertanyakan bila keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga pemerintah dibawah Presiden. “Sebab, dengan keberadaan KPK saat ini yang independen saja masih dapat diintervensi,” ujar Bambang kepada wartawan Minggu (15/9). Terlebih, kata Bambang,  dengan adanya wacana KPK dibawah Presiden dan sebagai […]

Continue Reading