Melemahnya Profesionalisme Birokrasi

Birokrasi

 

DR. H. Bambang Istianto HP, S.Ip., M.Si

Direktur Eksekutif LSM Sapulidi

 

Birokrasi memang dalam melakukan kegiatannya dikerjakan oleh orang-orang yang ahli atau profesional. Sebab misi birokrasi adalah memberikan pelayanan publik yang efisien dan efektif semua kebutuhan hidup masyarakat supaya meningkat taraf hidup dan kesejahteraannya.

 


 

Walaupun pernyataan diatas mengandung makna bahwa eksistensi birokrasi sangat penting dan strategis, namun jika dicermati dengan seksama, perhatian pemerintah terhadap pembangunan birokrasi masih tertinggal jika dibanding dengan pembangunan ekonomi dan politik.

 

Salah satu yang terlihat cukup menonjol kurangnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan birokrasi yaitu ; disamping renumerasi juga meningkatkan, menata, mengelola dan mendayagunakan SDM aparatur birokrasi yang profesional dan kompeten. Meskipun kebijakan reformasi birokrasi hampir sepanjang rezim pemerintahan sering menjadi yargon, akan tetapi upayanya kurang dilakukan dengan serius.

 

Jika ditinjau dari aspek anggaran pembangunan maka alokasi anggaran untuk peningkatan kualitas profesionalisme dan kompetensi SDM aparatur pasti sangat kecil misalnya untuk pelatihan, pendidikan degree dan non degree dan up grading yang lain.

 

Oleh sebab itu wajar jika masih banyak tugas dan fungsi organisasi birokrasi pemerintah yang tidak dikerjakan SDM aparatur atau terjadi disfungsionalisasi tugas – tugas pemerintah yang strategis. Boleh jadi dengan banyaknya keluhan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik oleh pemerintah yang semakin meningkat, kerja pemerintah kurang menyentuh hal yang elementer, terbukti keluhan yang mencemaskan masyarakat yaitu kondisi infrastruktur pelayanan publik masih buruk, contohnya infrastruktur transportasi, kebutuhan ruang publik dan infrastruktur lainnya.

 

Tuntutan publik terhadap kurangnya profesionalisme birokrasi tersebut diatas, jika dicermati akar persoalan Kinerja Birokrasi, diduga ada pengaruh dari kebijakan pemerintah tentang “Pengadaan Barang dan Jasa” yang saat ini diatur melalui Penpres 54 Tahun 2010. Beberapa pengaruh negatif kebijakan pemerintah terhadap SDM aparatur antara lain ; pertama ; karena sebagian besar tugas dan fungsi pemerintah dikontrakan maka beban kerja birokrasi menjadi kecil dan menimbulkan pengangguran tidak kentara (Disquise Unuployement) dikalangan SDM aparatur.

 

Kedua;karena tugas hanya bersifat administratif dan tugas substansi sudah dikontrakan, cenderung kurang memberikan semangat dan gairah bekerja yang optimal, ketiga ; pola kerja birokrasi kurang menumbuhkan peningkatan kompetensi dan profesionalisme karena kurangnya proses transfer teknologi dan knowledge, keempat ; terjadinya proses unutilitied tenaga potensial SDM aparatur, kelima ; menimbulkan gap dan kecemburuan sosial dilingkungan SDM aparatur antara yang terlibat dalam kegiatan proyek dengan yang tidak terlibat, keenam ; terjadinya moral hazard ketika pemenang tender tidak memiliki kemampuan, maka pekerjaan diminta atau diserahkan kepada SDM aparatur, ketujuh ; mendorong terjadinya skenario kolusi dimana pemenang tender hanya dipinjam benderanya oleh SDM aparatur, kedelapan ; mendorong birokrat atau oknum mendirikan perusahaan / konsultan untuk mengerjakan kegiatan proyek dilingkungan kerjanya, kesembilan ; kecenderungan menurunnya kewibawaan Aparatur Birokrasi, karena kolusi dengan para pebisnis maka cenderung mudah diatur-atur dalam setiap kebijakan yang lebih berorientasi mementingkan keinginan para pebisnis tersebut.

 

Sesungguhnya fenomena tersebut telah dibiarkan lama terjadi mulai sejak pemerintahan Orde Baru sampai dewasa ini masih berlangsung. Walaupun sekilas argumen pemerintah itu logis yaitu dalam rangka menggerakkan sektor riil dan pemberdayaan dunia usaha, maka kebijakan tersebut harus tetap berjalan.

 

Namun sebenarnya konten kebijakan pemerintah tersebut lebih condong disetir oleh pengusaha yang ekspansif. Sedang kondisi birokrasi pemerintah dibiarkan compang camping, terutama para birokrat menjadi terjebak dalam posisi ibarat kaki kanan bisa jatuh ke penjara dan kaki kiri bisa tergelincir ke neraka, sungguh malang nian nasib birokrat.

 

Oleh sebab itu konten kebijakan yang sebenarnya mengakibatkan terjadinya distorsi beban kerja pemerintah  strategis yaitu misalnya fungsi “Perencanaan” (kegiatan Feseability study (FS), Detail engeneering desaign (DED),Site Plan ) dan supervisi, hendaknya dikembalikan tetap sebagai fungsi pemerintah yang dikerjakan  oleh SDM Aparatur sebagai swakelola engeneering, adapun pelaksanaan kegiatan yang disebut “value engeenering, dikontrakan kepada sektor swasta dan lain lain, sehingga porsi beban kerja pemerintah memiliki nilai strategis sebagai fungsi “pengarah, fasilisator dan pengendali, bisa dilakukan secara efektif.  Sebagaimana prinsip pemerintahan yang baik yaitu “the best government is the least government yaitu pemerintah lebih baik Steering rather than rowing.

 

Untuk menjalankan prinsip demikian pemerintah harus kuat (strong government) dalam arti pemerintah memiliki “pengaruh” dan berwibawa “ dimata masyarakat. Akan tetapi “trend” saat ini pemerintah dianggap lamban merespon dan lemah mengatasi terhadap setiap persoalan besar yang dihadapi masyarakat misalnya “penegakan hukum, KKN, krisis ekonomi, sehingga pengaruh dan wibawa pemerintah semakin berkurang dimata publik atau terjadi “krisis kepercayaan” masyarakat terhadap pemerintah yang masih berlangsung secara massif. ***

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *