OTT Disoal, KPK Dibikin Tak Berdaya

Hukum

JAKARTA – Operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat,  yang menyeret nama politisi PDIP, terus menuai pro kontra.

Seperti diungkap Koordinator Tim Hukum DPP PDI Perjuangan Teguh Samudera menyebut penangkapan para tersangka dugaan suap yang melibatkan komisioner KPU Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina dan Syaiful Bahri tidak dapat dikategorikan sebagai OTT.

Teguh menyinggung rilis pers yang dilakukan KPK beberapa waktu lalu. Kala itu, lanjut dia, KPK menyatakan perbuatan pidana dilakukan tersangka pada pertengahan Desember 2019 dan akhir Desember 2019. Sementara penangkapan oleh KPK dilakukan pada 8 Januari 2020.

“Bukan OTT, melainkan hasil konstruksi hukum berdasarkan penyadapan dan proses penyelidikan berdasarkan Sprin Lidik yang ditandatangani oleh Ketua KPK tanggal 20 Desember 2019, pada saat terjadinya pergantian Pimpinan KPK sebagaimana tersebut di atas,” kata Teguh di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Sementara itu, Pakar Hukum Tatanegara Denny Indrayana mengungkapkan, pascarevisi Undang-Undang KPK, maka jantung dari lembaga antirasuah dihilangkan.

“Kalau saat ini KPK masuk dalam wilayah eksekutif, bagaimana letak independensi KPK itu sendiri. Jadi, kalau berbicara KPK saat ini sudah tidak lagi sebagai lembaga yang independen. Karena dibawah Presiden. Dia bukan lagi independen agency. Tapi lebih ke eksekutif agency,” ungkap Denny dalam diksusi Indonesia Lawyer Club yang ditayangkan di TVOne, baru-baru ini.

Dengan demikian, lanjut Denny, KPK banyak diintervensi. Baik itu dari eksternal pemerintah maupun kekuatan politik yang saat ini tengah terjadi. Bahkan diinstal dari dalam.

“Saya setuju dengan adanya dewan pengawas yang memiliki integritas. Tapi dengan cara kerja sekarang mereka bagian dari intervensi. Bagi saya tidak penting apakah ada surat penggeledahan atau tidak. Yang terjadi sekarang KPK tidak melaksanakan tugasnya,” tandas Denny.

Denny mengatakan, ada perbedaan yang cukup tajam terhadap KPK terdahulu dan sekarang saat melaksanakan penggeledahan di kantor KPK.

“Faktanya, saat melaksanakan penggeledahan di salah satu kantor partai tidak bisa dilakukan. Terlepas ada atau tidak ada. Berbeda dengan KPK sebelumnya,” imbuh Denny.

Seharusnya, lanjut Denny, KPK perlu dijaga eksistensinya. “Pada saat kita berbicara prosedural penegakan hukum, maka kita sedang mereduksi KPK. Anak reformasi yang yang menjaga Indonesia menjadi birokrat,” kata Denny.

Denny menambahkan, salah juga kalau KPK terdahulu tidak ada sistim perizinan penyadapan. “Ada berjenjang. Mulai dari Satgas sampai komisioner saat itu sudah ada,” ucap Denny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *