Pengamat: Pengelolaan Negara Saat Ini Hanya Berorientasi Bisnis

Opini

JAKARTA – Direktur Eksekutif Center of Public Policy Studies (CPPS) Bambang Istianto menilai, fenomena kebijakan pemerintah memberlakukan barang publik berbayar seperti jalan tol, electronic road pricing, swatanisasi air minum dan yang lainnya, sebagai bukti pemerintah berbisnis.

Menurut dia, para pembuat kebijakan boleh jadi terkoptasi pemikiran “reinventing goverment”.

“Misalnya customer driven goverment dan market driven goverment. Memang sejatinya pemikiran tersebut dimaksudkan agar pelayanan publik lebih berkualitas. Namun lompatan pemerintah terlalu cepat,” ungkap Bambang dalam keterangan persnya, Kamis (12/12).

Bambang Berpendapat, seharusnya kebijakan ekonomi prioritas lebih fokus kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

“Misalnya pembangunan berorientasi ekspor. Seiring dengan itu daya beli masyarakat meningkat. Akan tetapi jika daya beli rakyat masih rendah ditimpa kebijakan privatisasi tersebut  dipastikan rakyat menjerit,” imbuh wakil ketua ikatan ilmuwan administrasi negara ini.

Karena itu, lanjut Bambang,  sebenarnya sektor swasta dapat di perankan menjadi  mitra, yakni  sebagai fungsi trickle down effect  mechanism agar kekayaan negara menetes kepada akar rumput.

“Namun peran dan fungsi tersebut selama ini telah gagal. Artinya pembinaan pemerintah tidak optimal terhadap sektor swasta karena kurangnya incentif dan kemudahan birokrasi. Tetapi justru sektor swasta sering jadi sapi perah baik pemerintah pusat dan daerah,” ucap Bambang.

Untuk itu, kata dia,  jika pemerintah tidak berubah orientasi kebijakan ke arah yang lebih populis maka program memajukan kesejahteraan rakyat, hanya retorika belaka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *