Miris, Keuangan Daerah Tengah Kedodoran Pepen Malah Jalan-Jalan

Bekasi Opini

BEKASI (Garudanews.id) – Problema keuangan daerah yang tengah dialami oleh Kota Bekasi saat ini dinilai sebagai dampak cost politik pascapilkada Bekasi 2018 lalu.

“Dimana, Rahmat Effendi-Tri Adhianto sebagai Wali Kota dan Wawali terpilih harus mengakomodasi janji politiknya terhadap partai pengusungnya,” ujar Direktur Center for Public Policy Studies (CPPS) Bambang Istianto dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (16/10).

Bambang menyontohkan, terbitnya Karu Sehat (KS) adalah salah satu alat politik Rahmat Effendi dalam menaikan elektabilitasnya pada Pilkada lalu. Namun, sayangnya keberadaan KS sangat menyedot keuangan daerah.

“Akibatnya, banyak sektor tidak teralokasi anggaran yang sebetulnya dibutuhkan masyarakat. Seperti pembiayaan permodalan UMKM dan infrastruktur lain nyaris stagnan karena devisit anggaran yang konon nilainya cukup pantastis,” ucap Bambang.

Bambang juga menilai Pemkot Bekasi terlalu lemah dalam melakukan perencanaan dan penganggaran keuangan daerah. Hal itu dinilai yang menjadi pemicu tingginya defisit APBD murni 2018, dari alokasi Rp 5,6 triliun.

“Salah satunya, pembiayaan Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS NIK) senilai Rp 200 miliar untuk menutupi biaya kesehatan masyarakat yang terlalu besar,” ucap Bambang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *