BKD Kota Bekasi Juga Salahkan Kadisdik Jika Memutasi PNS

Edukasi

Bekasi (SAPULIDI News) – Terkait mutasi 2 orang guru PNS golongan IV/a  yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan ( Disdik)  kota Bekasi, Encu Hermana,dinilai melanggar Peraturan Walikota (Perwal) nomor 02 tahun 2012. Hal tersebut dikatakan Plt Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kota Bekasi Padlin Kamal saat ditemui dikantornya. Rabu (18/4).


Menurut Padlin jika hal itu benar dilakukan oleh seorang kepala dinas, pasti melanggar. Karena sesuai dengan perwal No.02 tahun 2012 tentang pedoman penilaian kinerja pegawai bahwa yang bisa melakukan mutasi PNS hanya kepala daerah atau walikota, sedangkan Kepala Dinas ataupun BKD hanya bisa mengusulkan tentang nama yang akan dimutasi.

“Sekarang ada perwal baru yang mengatur tentang pola penilaian kinerja kepegawaian, yakni perwal no.02 tahun 2012. Perwal tersebut merupakan penjabaran dari PP No.53 tahun 2007. Dan sudah kita sosialisasikan. Kalau mengenai mutasi pastinya harus sesuai prosedur, sehingga nggak mungkinlah kalau Kepala Dinas melakukan mutasi, nggak ada kewenangannya,”ungkapnya.

Dalam melakukan mutasi, kata dia, harus dilakukan sesuai prosedur dan penilaian sehingga tidak asal melakukan mutasi. Namun, jika terjadi kekosongan pada kepegawaian berbeda permasalahannya, sehingga harus secepatnya diisi untuk mengisi kekosongan tersebut.

"Kepala Dinas (Kadis) hanya mengusulkan kepada Walikota untuk dipertimbangkan, Walikota akan mempertimbangkan dengan mendetail lagi apa alasannya baru diputuskan. Dan pegawai pun yang dimutasi pasti ada sesuatu yang menjadi pertimbangannya entah itu penilain kinerja ataupun ada masalah yang lain. Bahkan dalam kondisi berbeda misalnya jabatan itu kosong sehingga harus cepat diganti meskipun tetap melaui proses," beberseraya tetap tak yakin kalau Kadisdik melakukan mutasi.

Sementara, Kadisdik Kota Bekasi Encu Hermana dan Plt Walikota Bekasi Rahmat Effendi saat dimintai konfirmasinya terkait Surat Perintah (SP) yang ditandatangani sendiri oleh Encu Hermana tertanggal 3 April 2012 yang memindah tugaskan 2 orang guru PNS salah satu sekolah dasar di daerah kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi, tidak merespon.

Menyikapi hal ini, Direktur Eksekutif LSM Satuan Pemuda Lingkar Demokrasi Bambang Istianto, menilai Kadisdik Kota Bekasi sudah menyalahi kewenangannya, selain telah diatur di Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara –Reformasi Birokrasi tentang kepegawaian, juga sudah ada Peraturan Walikota (Perwal) yang mengatur mekanisme pemindah tugasan bagi PNS.

“Sebaiknya Kadisdik mengembalikan dua guru berstatus PNS itu untuk kembali ke sekolah awal. Jangan melakukan langkah-langkah kebijakan yang melanggar aturan,”saran Bambang.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Encu Hermana mengeluarkan Surat Perintah (SP) pemindah tugasan kepada 2 orang guru PNS yang mengajar di sekolah dasar (SD) di wilayah kecamatan Mustika Jaya. SP tersebut dikeluarkan dengan menggunakan kop surat Dinas Pendidikan Kota Bekasi dan ditandatangani oleh Encu Hermana selaku Kadisdik Kota Bekasi. (tya/ wan)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *